Update

Regulasi

Insight

<h2>Karhutla Kalimantan dan Ancaman Kualitas Udara</h2>Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan bukan hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga menurunkan kualitas udara.&nbsp;Berdasarkan laporan BPBD Kalimantan Timur yang dipublikasikan pada 9 Oktober 2026, total luas lahan terbakar yang tercatat mencapai sekitar 8.471,98 hektare, dengan 2.058 firespot secara akumulatif.Asap hasil pembakaran mengandung partikel halus yang dapat terhirup oleh masyarakat. Untuk mengetahui seberapa buruk pencemaran udara tersebut, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah PM2.5.<h2>Apa Itu PM2.5?</h2>PM2.5 adalah partikel polutan berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Ukurannya sangat halus sehingga dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Saat karhutla terjadi, pembakaran vegetasi dan lahan gambut dapat menghasilkan partikel ini dalam jumlah besar.Karena itu, konsentrasi PM2.5 menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas udara saat karhutla, bukan hanya berdasarkan tebal atau tipisnya kabut asap.<h2>Seberapa Buruk Angka PM2.5 di Kalimantan?</h2>Data pemantauan BMKG Kalimantan Selatan pada 15 Oktober 2026 pukul 09.00 WITA mencatat konsentrasi PM2.5 sebesar 93,4 µg/m³ di Banjarbaru dan 74,4 µg/m³ di Kotabaru. Kedua angka tersebut masuk kategori Tidak Sehat berdasarkan informasi pemantauan BMKG. Data ini merupakan gambaran pada waktu dan lokasi tertentu, sehingga tidak mewakili seluruh wilayah Kalimantan.Angka tersebut menunjukkan bahwa pencemaran udara perlu diperhatikan secara serius. Kondisi udara dapat berubah bergantung pada aktivitas kebakaran, arah angin, cuaca, dan lokasi pemantauan.<h2>Apa Dampaknya bagi Kesehatan?</h2>Paparan asap karhutla dapat menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, batuk, hingga memperburuk gangguan pernapasan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit paru atau jantung termasuk kelompok yang lebih rentan.Saat kualitas udara memburuk, masyarakat sebaiknya membatasi aktivitas di luar ruangan dan mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara.<h2>Jangan Abaikan Angka PM2.5</h2>Karhutla bukan sekadar persoalan hutan yang terbakar. Dampaknya juga berkaitan langsung dengan udara yang kita hirup. Dengan memantau PM2.5 dan kualitas udara saat karhutla di Kalimantan, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah perlindungan yang tepat.

Karhutla di Kalimantan berdampak pada kualitas udara. Simak data PM2.5, tingkat pencemaran udara, dan risiko kabut asap bagi kesehatan.

Seberapa Berbahaya Udara Kalimantan Saat Karhutla? Simak Data PM2.5-nya

ISO 14001:2026 resmi hadir sebagai standar terbaru Sistem Manajemen Lingkungan (SML), menggantikan ISO 14001:2015. Bagi perusahaan yang sudah menerapkan ISO 14001:2015, kabar ini bukan berarti harus membangun sistem dari awal. Namun, ada beberapa perubahan yang perlu dipahami, terutama oleh tim lingkungan yang sehari-hari bertanggung jawab memastikan sistem berjalan dan tetap relevan.<h2>1. Konteks Lingkungan Semakin Diperhatikan</h2>Salah satu perubahan ISO 14001:2026 yang cukup penting adalah penguatan pembahasan mengenai konteks organisasi dan kondisi lingkungan. Perusahaan perlu melihat isu yang lebih luas, termasuk perubahan iklim, biodiversitas, ketersediaan sumber daya, pencemaran, hingga kondisi ekosistem yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi mencapai tujuan lingkungannya.Artinya, analisis konteks lingkungan tidak cukup hanya menjadi formalitas dalam dokumen. Tim lingkungan perlu memastikan bahwa isu yang dicatat memang berkaitan dengan kondisi operasional perusahaan dan dapat memengaruhi pengelolaan lingkungan.<h2>2. Climate Change Makin Sulit Diabaikan</h2>Isu climate change atau perubahan iklim juga mendapatkan perhatian yang lebih jelas dalam ISO 14001:2026. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah perubahan iklim merupakan isu yang relevan terhadap sistem manajemen lingkungannya.Bagi tim lingkungan, ini berarti pembahasan risiko lingkungan perlu lebih realistis. Misalnya, apakah perubahan pola hujan, suhu ekstrem, kekeringan, banjir, atau perubahan ketersediaan air dapat memengaruhi kegiatan operasional? Jika iya, isu tersebut tidak cukup hanya diketahui, tetapi perlu dipertimbangkan dalam sistem manajemen lingkungan.<h2>3. Fokus pada Kinerja, Bukan Sekadar Dokumen</h2>Perubahan ISO 14001:2026 juga semakin menekankan pentingnya environmental performance. Memiliki prosedur, instruksi kerja, dan rekaman memang penting, tetapi sistem yang baik seharusnya dapat menunjukkan hasil pengelolaan lingkungan yang nyata dan terukur.Karena itu, transisi ISO 14001:2015 ke ISO 14001:2026 sebaiknya tidak dimulai dengan sekadar mengganti dokumen. Tim lingkungan perlu melakukan gap analysis ISO 14001:2026, melihat bagian mana yang sudah sesuai, apa yang perlu diperbarui, dan apakah implementasi di lapangan benar-benar mendukung target lingkungan perusahaan.<h2>Jadi, Apa yang Harus Disiapkan?</h2>ISO 14001:2026 bukan sekadar perubahan tahun pada sertifikat. Ada penyesuaian yang perlu dipahami agar Sistem Manajemen Lingkungan tetap relevan dengan risiko, kondisi lingkungan, dan arah bisnis perusahaan.Semakin cepat tim lingkungan memahami perubahan ISO 14001:2026, semakin mudah perusahaan menentukan prioritas transisi. Jangan menunggu sampai audit tiba, mulai dari memahami standar, melakukan gap analysis, lalu susun langkah transisinya.<img src="https://rizqu.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/lingkungan/uploads/image-1791447226900.webp"><h2>Konsultasikan Kesiapan Perizinan Lingkungan Anda</h2>Apakah perusahaan Anda sudah memiliki dokumen pengelolaan limbah seperti AMDAL yang sesuai, PERTEK yang aktif, serta izin pengelolaan limbah yang lengkap dan terintegrasi dengan OSS?Rizqu Konsultan siap membantu Anda dalam:<ul><li>Penyusunan &amp; penyesuaian dokumen AMDAL / UKL-UPL</li><li>Pengurusan PERTEK air limbah, emisi, dan limbah B3</li><li>Evaluasi kepatuhan perizinan lingkungan perusahaan</li><li>Pendampingan perizinan lingkungan sesuai regulasi terbaru</li></ul>Pastikan bisnis Anda tidak tertinggal saat kebijakan lingkungan semakin diperketat.<ul><li>Konsultasi Gratis!</li><li>Tim Berpengalaman dan Profesional</li><li>Proses Cepat &amp; Sesuai Regulasi</li></ul>Hubungi <a href="https://wa.me/6281393000770" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(17, 24, 39); background-color: transparent;">Rizqu Konsultan</a> sekarang untuk memastikan proyek Anda berjalan lancar tanpa kendala perizinan!

ISO 14001:2026 membawa sejumlah perubahan pada Sistem Manajemen Lingkungan. Kenali perubahan penting dari ISO 14001:2015 dan apa yang perlu disiapkan tim lingkungan.

Perubahan Standar Lingkungan Terbaru: Apa yang Berubah di ISO 14001:2026?

Pertengahan 2026 menjadi titik balik penting dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), resmi mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2024 dan menggantikannya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup ("Permen LH/BPLH 6/2026").Perlu dicatat, ada sedikit perbedaan tanggal penerbitan yang beredar di sejumlah sumber sekunder. Sebagian menyebut regulasi ini diterbitkan pada 25 Mei 2026, sementara pemberitaan lain menyebut awal Juli 2026. Namun seluruh sumber yang ditelusuri konsisten menyatakan bahwa regulasi ini mulai berlaku efektif sejak 15 Juni 2026. Bagi perusahaan, yang jauh lebih penting daripada tanggal administratif adalah substansi perubahannya, karena di situlah dampaknya cukup signifikan.Artikel ini membedah apa yang berubah, mengapa perubahan ini terjadi, dan langkah konkret yang perlu diambil perusahaan agar tidak terjebak dalam skema sanksi yang baru. <h2>Mengapa Regulasi Ini Diterbitkan?</h2>Ada dua pendorong utama di balik lahirnya Permen LH/BPLH 6/2026: <ol><li>Restrukturisasi kelembagaan. Sejak dibentuknya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang menyatu dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tata laksana pengawasan yang sebelumnya diatur di bawah kerangka KLHK perlu disesuaikan dengan struktur organisasi dan kewenangan yang baru.</li><li>Harmonisasi dengan rezim perizinan berbasis risiko. Regulasi ini disusun agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.</li></ol>Pemerintah juga menilai instrumen pengawasan dan sanksi pada aturan lama belum cukup mampu mengakomodasi tingkat risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan secara proporsional, sehingga kriteria pengenaan sanksi kini dibuat lebih terukur dan berjenjang berdasarkan tingkat risiko. <h2>Apa yang Sebenarnya Berubah?</h2>Dibanding Permen LHK 14/2024, ada beberapa perubahan struktural yang patut diperhatikan pelaku usaha: Aspek Permen LH/BPLH 6/2026 Permen LHK 14/2024 Kelembagaan pengawas Di bawah Menteri LH/Kepala BPLH Di bawah KLHK Yurisdiksi khusus Diperluas hingga ke Otorita IKN, KEK, dan KPBPB (Batam &amp; non-Batam) Fokus pada pembagian Pusat dan Daerah secara reguler Mekanisme pengambilalihan wewenang Diatur rinci dan prosedural (intervensi pusat) Belum diatur secara detail Denda atas perubahan kegiatan di luar izin Diatur secara eksplisit Tidak diatur Hak mengajukan keberatan atas sanksi Diatur eksplisit dengan batas waktu 7 hari Tidak diatur Tiga perubahan berikut ini yang paling berdampak langsung ke operasional bisnis. <h3>1. Pengawasan Kini Terintegrasi Penuh dengan OSS dan Data PROPER</h3>Berbeda dari pola lama yang lebih mengandalkan pelaporan manual dan inspeksi lapangan yang jarang dan bisa diprediksi, seluruh proses pengawasan kini terhubung dengan Sistem Online Single Submission (OSS). Otoritas pengawas wajib melakukan inventarisasi profil usaha, rekam jejak ketaatan, kepemilikan dokumen lingkungan, hingga riwayat peringkat PROPER secara elektronik. Pengawasan dibagi menjadi dua jalur: pengawasan reguler (pemeriksaan laporan berkala, kunjungan virtual, inspeksi lapangan) dan pengawasan insidental (dipicu pengaduan masyarakat, indikasi pelanggaran baku mutu, atau instruksi langsung dari Menteri).Praktis, ini berarti keterlambatan pelaporan RKL-RPL atau anomali data di OSS dapat langsung memicu perhatian pengawas tanpa harus menunggu jadwal inspeksi rutin. <h3>2. Menteri Bisa Mengambil Alih Pengawasan dari Daerah</h3>Salah satu ketentuan baru yang cukup signifikan adalah mekanisme intervensi pusat. Menteri/Kepala BPLH berhak mengambil alih wewenang pengawasan dari pemerintah daerah apabila ditemukan indikasi "pelanggaran serius", mencakup pencemaran atau kerusakan lingkungan skala besar, keresahan masyarakat, atau kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Pengambilalihan juga dapat terjadi atas permohonan tertulis dari daerah yang mengalami jalan buntu penegakan hukum.Yang perlu dicermati secara kritis: regulasi tidak memberikan definisi kuantitatif yang jelas soal apa yang dimaksud "skala besar" atau "keresahan masyarakat". Ambiguitas semacam ini membuka ruang interpretasi yang cukup luas bagi otoritas pusat, sesuatu yang idealnya diantisipasi perusahaan dengan menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan pengawas daerah maupun pusat. <h3>3. Struktur Sanksi Berjenjang, Tapi Bisa Langsung Berat Tanpa Peringatan</h3>Permen LH/BPLH 6/2026 mengatur lima bentuk sanksi administratif, dari yang paling ringan hingga terberat: <ol><li>Teguran tertulis</li><li>Paksaan pemerintah</li><li>Denda administratif</li><li>Pembekuan Perizinan Berusaha (PB) atau Persetujuan Pemerintah</li><li>Pencabutan PB atau Persetujuan Pemerintah</li></ol>Poin krusial yang perlu digarisbawahi: kewajiban penerapan sanksi secara berjenjang kini dihilangkan. Otoritas pengawas dapat langsung menjatuhkan sanksi berat seperti paksaan pemerintah atau bahkan pembekuan izin tanpa teguran terlebih dahulu, jika pelanggaran memenuhi kondisi berikut: <ul><li>Pelanggaran ringan yang sama terjadi berulang lebih dari 2 kali</li><li>Menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan</li><li>Berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar dan luas jika tidak segera dihentikan</li><li>Berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan yang lebih besar jika tidak segera dihentikan</li></ul><h2>Skema Denda Administratif: Berapa Besarannya?</h2>Denda administratif dikenakan bersamaan dengan paksaan pemerintah untuk tujuh kriteria pelanggaran spesifik: Kriteria Uraian a Memiliki Perizinan Berusaha (PB), tapi tidak memiliki Persetujuan Lingkungan b Tidak memiliki PB maupun Persetujuan Lingkungan c Melampaui baku mutu air limbah/emisi d Tidak memenuhi kewajiban dalam PB e AMDAL disusun tanpa sertifikat kompetensi f Lalai hingga melampaui baku mutu udara/air/laut/gangguan g Lalai hingga mencemari/merusak lingkungan (tanpa membahayakan kesehatan/nyawa) Besaran dendanya bertingkat: <ul><li>Maksimal Rp3 miliar per pelanggaran untuk kriteria di atas.</li><li>2,5% sampai 5% dari nilai investasi usaha, dan skema ini tidak dibatasi oleh angka Rp3 miliar, khusus untuk pelanggaran seperti beroperasi tanpa Persetujuan Lingkungan/Perizinan Berusaha, atau melakukan perubahan kegiatan (spesifikasi teknis, perluasan lahan, penambahan jenis usaha) yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.</li></ul>Untuk perusahaan skala besar, misalnya smelter, pabrik pengolahan sawit, atau fasilitas tambang dengan nilai investasi triliunan rupiah, skema persentase ini bisa jauh lebih besar dari skema flat Rp3 miliar pada aturan lama. Ini titik yang secara khusus disorot media sektor sawit sebagai perubahan dengan potensi dampak finansial besar bagi dunia usaha. <h2>Jendela Keberatan Hanya 7 Hari, dan Sanksi Tidak Ditunda</h2>Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berhak mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit sanksi (Menteri/Kepala BPLH, gubernur, bupati/wali kota, Kepala Otorita IKN, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam). Namun ada dua hal yang membuat mekanisme ini menuntut kesiapan prosedural ekstra: <ul><li>Batas waktu pengajuan keberatan hanya 7 hari sejak keputusan sanksi diterima. Lewat dari itu, permohonan otomatis tidak diproses.</li><li>Pelaksanaan sanksi tidak tertunda selama proses keberatan berlangsung, artinya perusahaan tetap harus menjalankan konsekuensi sanksi sambil menunggu hasil keberatan.</li></ul>Ini adalah salah satu titik paling kritis dari regulasi baru: perusahaan yang tidak memiliki sistem pemantauan status perizinan dan tim legal/compliance yang responsif berisiko kehilangan hak keberatan hanya karena keterlambatan administratif internal. <h2>Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Sekarang?</h2>Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, berikut langkah konkret yang sebaiknya segera diambil: <ol><li>Audit kesesuaian izin secara menyeluruh. Tinjau ulang apakah Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan yang dimiliki masih sesuai dengan kondisi operasional aktual, termasuk spesifikasi teknis, luas lahan, dan jenis kegiatan yang benar-benar berjalan saat ini.</li><li>Segera ajukan penyesuaian izin jika ada perubahan operasional. Perluasan lahan, penambahan jenis usaha, atau perubahan alat produksi yang belum tercakup dalam izin harus dikonsultasikan ke KLH/BPLH sebelum dijalankan, untuk menghindari denda hingga 5% dari nilai investasi.</li><li>Rapikan data pelaporan di OSS. Karena pengawasan kini berbasis data digital dan rekam jejak PROPER, keterlambatan atau ketidakkonsistenan pelaporan RKL-RPL bisa langsung memicu pemeriksaan.</li><li>Bangun sistem respons cepat internal. Mengingat jendela keberatan hanya 7 hari dan sanksi tidak ditunda, perusahaan perlu SOP internal yang jelas soal siapa yang bertanggung jawab memantau notifikasi sanksi dan menyiapkan dokumen keberatan begitu diterima.</li><li>Libatkan tenaga ahli bersertifikat untuk dokumen lingkungan. Mengingat AMDAL yang disusun tanpa sertifikat kompetensi kini menjadi salah satu pemicu eksplisit denda administratif, pastikan seluruh dokumen lingkungan disusun oleh pihak yang memenuhi kualifikasi.</li></ol><h2>Catatan Kritis</h2>Terlepas dari tujuan positifnya, yaitu transparansi, efektivitas, dan kepastian hukum, ada beberapa area yang berpotensi menjadi tantangan implementasi: <ul><li>Definisi "pelanggaran serius" yang belum kuantitatif membuka ruang interpretasi subjektif dalam mekanisme intervensi pusat.</li><li>Hilangnya kewajiban sanksi berjenjang berarti perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan "peringatan dulu" sebagai jaring pengaman sebelum sanksi berat dijatuhkan.</li><li>Beban kepatuhan digital (integrasi OSS, riwayat PROPER) menuntut kapasitas administratif yang mungkin belum merata dimiliki oleh perusahaan skala kecil-menengah, dibanding korporasi besar yang sudah punya tim compliance khusus.</li></ul>Bagi perusahaan, ini bukan lagi soal sekadar melengkapi dokumen AMDAL atau UKL-UPL sekali di awal proyek, melainkan membangun sistem kepatuhan yang hidup dan terus dipantau selama usaha beroperasi. Perusahaan yang bergerak cepat menyesuaikan diri dengan Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 hari ini akan jauh lebih siap menghadapi era pengawasan lingkungan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berbasis risiko ke depannya.

Permen LH/BPLH No. 6/2026 resmi gantikan Permen LHK 14/2024. Simak apa yang berubah, skema denda hingga 5% nilai investasi, dan cara perusahaan bersiap.

Permen LH No. 6/2026: Apa yang Berubah dan Bagaimana Perusahaan Harus Siap?

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan kebijakan penting di bidang Pengelolaan Limbah yang akan berdampak luas bagi pelaku usaha, industri, dan seluruh rantai pasok produk di Tanah Air. Regulasi yang dikenal sebagai Extended Producer Responsibility (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas direncanakan akan difinalisasi pada pertengahan tahun 2026 melalui rancangan Peraturan Presiden yang tengah diajukan ke Sekretariat Negara.Kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam sistem pengelolaan limbah di Indonesia, di mana produsen tidak hanya bertanggung jawab pada tahap produksi, tetapi juga tahap pasca-konsumsi produk — termasuk pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, dan daur ulang limbah yang timbul dari produknya.&nbsp;<img src="https://rizqu.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/lingkungan/uploads/image-1773111499717.webp"><h2>Apa Itu Extended Producer Responsibility (EPR)?</h2>Secara sederhana, EPR adalah prinsip pengelolaan limbah yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk yang mereka hasilkan, mulai dari desain, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan limbah setelah produk tersebut digunakan oleh konsumen.Sebagai contoh, kewajiban ini mencakup tanggung jawab atas:<ul><li>Pengumpulan produk pasca-konsumsi</li><li>Pemrosesan atau recycling</li><li>Pemulihan material ramah lingkungan</li><li>Pengurangan dampak lingkungan dari fase akhir produk</li></ul>Pendekatan ini dikenal sebagai bagian penting dalam ekonomi sirkular, di mana limbah diubah menjadi sumber daya berharga dan tidak hanya dibuang begitu saja.&nbsp;<img src="https://rizqu.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/lingkungan/uploads/image-1773111545530.webp"><h2>PERTEK dan AMDAL Menjadi Fondasi Penting di Era Kebijakan Baru</h2>Di tengah penguatan regulasi pengelolaan limbah, dokumen perizinan bukan lagi sekadar formalitas. Beberapa dokumen krusial yang perlu diperhatikan antara lain:<ul><li>AMDAL / UKL-UPL: Sebagai dasar penilaian dampak lingkungan dan komitmen pengelolaan perusahaan.</li><li>PERTEK Air Limbah &amp; Emisi: Menentukan standar teknis dan baku mutu yang wajib dipatuhi.</li><li>Izin Pengelolaan Limbah B3 &amp; Non-B3: Mengatur penyimpanan, pengangkutan, hingga kerja sama dengan pihak ketiga.</li><li>Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Untuk memastikan lokasi dan aktivitas usaha sesuai tata ruang.</li></ul>Tanpa fondasi ini, penerapan kebijakan lanjutan seperti EPR akan sulit dijalankan secara legal dan berkelanjutan.﻿<img src="https://rizqu.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/lingkungan/uploads/image-1773111561185.webp"><h2>Konsultasikan Kesiapan Perizinan Lingkungan Anda</h2>Apakah perusahaan Anda sudah memiliki dokumen pengelolaan limbah seperti AMDAL yang sesuai, PERTEK yang aktif, serta izin pengelolaan limbah yang lengkap dan terintegrasi dengan OSS?Rizqu Konsultan siap membantu Anda dalam:<ul><li>Penyusunan &amp; penyesuaian dokumen AMDAL / UKL-UPL</li><li>Pengurusan PERTEK air limbah, emisi, dan limbah B3</li><li>Evaluasi kepatuhan perizinan lingkungan perusahaan</li><li>Pendampingan perizinan lingkungan sesuai regulasi terbaru</li></ul>Pastikan bisnis Anda tidak tertinggal saat kebijakan lingkungan semakin diperketat.

Extended Producer Responsibility (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas

Artikel

Seberapa Berbahaya Udara Kalimantan Saat Karhutla? Simak Data PM2.5-nya

Perubahan Standar Lingkungan Terbaru: Apa yang Berubah di ISO 14001:2026?

Permen LH No. 6/2026: Apa yang Berubah dan Bagaimana Perusahaan Harus Siap?

Pengelolaan Limbah: Extended Producer Responsibility (EPR) Wajib di Indonesia 2026

Butuh Bantuan Pengelolaan Lingkungan?

Dokumen Lingkungan

Kajian Teknis

Pendampingan Pengelolaan Lingkungan

Artikel

Seberapa Berbahaya Udara Kalimantan Saat Karhutla? Simak Data PM2.5-nya

Perubahan Standar Lingkungan Terbaru: Apa yang Berubah di ISO 14001:2026?

Permen LH No. 6/2026: Apa yang Berubah dan Bagaimana Perusahaan Harus Siap?

Pengelolaan Limbah: Extended Producer Responsibility (EPR) Wajib di Indonesia 2026

Butuh Bantuan Pengelolaan Lingkungan?